Seminar Menyikapi Kebijakan-kebijakan Pemerintah Terhadap PTS dan Harapan Baru PTS Mendatang

Seminar Menyikapi Kebijakan-kebijakan Pemerintah Terhadap PTS dan Harapan Baru PTS Mendatang

Dengan adanya persaingan 2015, MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) permasalahan yang ada di PTS sekarang, Pemerintah menginginkan lulusan yang sangat berkualitas di Asean Economic. Pemerintah tidak sekali mengukur kebijakan tersebut dengan sinerginya Teknologi dan Ilmu Pengetahuan yang didapat oleh Negara.

Menyikapi kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla yang semula Dirjen Dikti dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang menjadi Kementrian Perindustrian Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Banyak persoalan yang berhubungan dengan keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) kedepan, mulanya ada kabar bahwa Kopertis akan dibubarkan dan berubah bentuk. Moratorium tentang pendirian PTS baru sudah dibuka, persoalan Undang-undang Yayasan yang melarang Pembina mendapatkan gaji atau honorarium dan masih banyak persoalan yang lainya.

Maka Asosiasi BP PTSI Perguruan Swasta Indonesia wilayah Jawa Barat dan Banten menyelenggarakan Seminar dengan tema, “Menyikapi Kebijakan-kebijakan Pemerintah Terhadap PTS dan Harapan Baru PTS Mendatang.

Acara tersebut mengundang Ketua dan Wakil Ketua APTISI Jabar dan Banten, Kopertis Wilayah IV, serta Peserta seminar merupakan Unsur organ Yayasan dan unsur pimpinan PTS se Jabar Banten. Tepat pukul 09.00, acara seminar di buka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya demi kekhidmatan rangkaian acara Seminar tersebut.

Sambutan dari Ketua Aptisi Jabar Banten mengawali rangkaian acara disambung dengan Ketua Yayasan Universitas Widyatama T.Ontowiryo, S.E., MBA. Dalam wawancaranya Ketua Aptisi Jabar menjelaskan pembicaraan mengenai attention release Pemerintah dalam peningkatan Kualitas dan Kinerja untuk PTS. “Regulasi yang diberikan kepada PTS dari segi pengangkatan Rektor sampai dengan Wakil Rektor seharusnya diberikan mandat kepada Senat dan Yayasan, bukan Wewenang menteri untuk memberikan mandate Jabatan. Karena Ketua Yayasan itu setara dengan Menteri.” Ujar Ketua Aptisi Jabar dalam Wawancaranya dengan Pers.

Dengan adanya persaingan 2015, MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) permasalahan yang ada di PTS sekarang, Pemerintah menginginkan lulusan yang sangat berkualitas di Asean Economic. Pemerintah tidak sekali mengukur kebijakan tersebut dengan sinerginya Teknologi dan Ilmu Pengetahuan yang didapat oleh Negara.

Harapan dari Dikti sendiri dengan banyaknya kebijakan pemerintah, Yayasan dengan Rektorat haruslah bersinergi dengan baik, agar lebih open share ketika memang ada kebijakan baru sehingga adanya transparansi yang baik Ujar Wakil Ketua Aptisi Pusat.