FGD DPD RI-ICMI Orwil Jabar: Prof Obi Rektor Universitas Widyatama DPD RI Harus “Bertindak Gila” Agar Setara Dengan DPR-RI

FGD DPD RI-ICMI Orwil Jabar: Prof Obi Rektor Universitas Widyatama DPD RI Harus “Bertindak Gila” Agar Setara Dengan DPR-RI

Profesor Obsatar Sinaga, Rektor Universitas Widyatama (UTama) yang juga pengamat politik mengatakan, bahwa posisi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) harus “bertindak gila” atau bertindak di luar kebiasaan selama ini, agar didengar dan diperhatikan.

Sehingga ke depan akan memiliki peran yang sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Salah satunya dengan merubah kewenangan DPD, bukan melakukan perubahan lembaganya.

Tujuannya tidak lain untuk menguatkan lembaga DPD RI sebagai utusan daerah yang dipilih dalam Pemilu sejajar dengan DPR RI.

“Kalau lembaganya yang dirubah berarti harus amandemen dan memakan waktu. Tetapi kalau melakukan perubahan kewenangan tidak perlu amandemen”. Menurut Prof Obi, sapaan akrab Rektor UTama

Oni Suwarman FGD DPD RI Kewenangan di MPR 2 1024x605 - FGD DPD RI-ICMI Orwil Jabar: Prof Obi Rektor Universitas Widyatama DPD RI Harus “Bertindak Gila” Agar Setara Dengan DPR-RI
AA Oni Suwarman anggota DPD RI dari Jabar sebagai tuan rumah

Hal itu ia paparkan saat didaulat menjadi narasumber Focus Grup Discussion (FGD), antara Kelompok DPD RI di MPR dengan para cendekiawan muslim yang tergabung dalam ICMI Orwil Jabar. Berlangsung, belum lama ini, Jum’at (5/2/2021) di Nara Park, Kota Bandung.

FGD tersebut membahas mengenai tindak lanjut atas keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019, tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019. Di dalamnya ada tujuh rekomendasi, yaitu pokok-pokok haluan negara, penataan kewenangan MPR, penataan kewenangan DPD, penataan sistem presidensial, penataan kekuasaan kehakiman, penataan sistem hukum dan peraturan perundangan-undangan berdasarkan Pancasila sebagai hukum negara dan pelaksanaan permasyarakatan nilai-nilai Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan ketepatan MPR.

“Sejauh ini ketua MPR itu dari DPR, sehingga dialah yang memiliki kekuasaan untuk bagi-bagi kekuasaan di bawahnya. Sehingga pembagiannya menjadi kelompok-kelompok,” kata Prof Obi, usai kegiatan.

Di samping itu DPD RI saat ini harus melakukan kompromi politik dengan DPR RI.

Asep Warlan FGD DPD RI Kewenangan di MPR 2 1024x592 - FGD DPD RI-ICMI Orwil Jabar: Prof Obi Rektor Universitas Widyatama DPD RI Harus “Bertindak Gila” Agar Setara Dengan DPR-RI
Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH., MH., pakar hukum

“Baru sekarang saya lihat dua RUU diserahkan ke DPD. Sebelumnya tidak pernah. Dan RUU nya tidak terlalu penting mengenai Bumdes, menurut saya tidak mengandung unsur politis yang tinggi,” kata Prof Obi.

Namun begitu itu sebuah langkah maju “edit value” atau nilai tambah, ketika DPD sudah bisa membahas sebuah rancangan undang-undang.

“Tetapi yang menjadi persoalan bukan hal itu saja, mestinya kewenangan-kewenangan lainnya juga,” kata Prof Obi.

Kalau untuk kewenangan itu, menurutnya kampus juga diberi kewenangan membuat RUU, diserahkan kepada tokoh masyarakat, sehingga tidak terlalu istimewa.

Namun kewenangan politis untuk wilayah-wilayah di daerah misalnya, anggota DPD dari Jawa Barat mestinya ikut terlibat, dalam penyusunan rencana pembangunan Jawa Barat yang dibuat oleh pemerintah pusat.

“Jangankan diajak, dikasih tahu juga enggak. Jawa Barat disinyalir tahun sekian akan diapakan tidak tahu. Padahal dari DPR RI memberikan bantuan gede-gedean, untuk taman saja kurang lebih 200 miliar”.

Oleh sebab itu langkah ke depan DPD RI harus melakukan perubahan terhadap kewenangan DPD. Adanya dimana, dikompromikan, apa pada sistem kedudukan DPD di MPR.

“Sudah jelah-jelas kita tidak mengaku bikameral tetapi buktinya bikameral, ada DPD dan DPR harus diberitahu kewenangannya, keputusan penting di MPR harus disharing power”

FGD DPD RI Kewenangan di MPR 3 2 - FGD DPD RI-ICMI Orwil Jabar: Prof Obi Rektor Universitas Widyatama DPD RI Harus “Bertindak Gila” Agar Setara Dengan DPR-RI

Sementara itu AA Oni Suwarman, anggota DPD RI dari Jawa Barat, yang sebelumnya dikenal sebagai pelawak bersama grup SOS (Suwarman/Oni, Oding/Ogi dan Sutisna/Sule), mengatakan bahwa materi yang dipaparkan dari dua narasumber, yaitu Prof Obi dan Prof Asep Warlan Yusuf, pada FGD itu akan menjadi pegangan DPD RI, tentang kewenangan DPD RI.

“Karena saat ini yang dibutuhkan DPD yaitu kewenangan. Dalam anggota MPR, kedudukan DPD sekarang setara dengan DPR. Tetapi selama ini kewenangan DPD di lapangan hanya sebatas pengawasan saja. Sedangkan legislator, tugasnya mulai dari legislasi, budgeting dan pengawasan. Legislasi dan budgeting ini hanya sebatas mengajukan dan membahas saja. Belum sampai menetapkan untuk undang-undang termasuk keuangan juga sama,” kata Oni.

Kesimpulan dari hasil FGD ini DPD harus diberi kewenangan setara dengan DPR, tindak lanjutnya nanti akan menjadi keputusan rekan-rekan dari PP UU bersama dengan DPR .

FGD DPD RI Kewenangan di MPR 2 2 - FGD DPD RI-ICMI Orwil Jabar: Prof Obi Rektor Universitas Widyatama DPD RI Harus “Bertindak Gila” Agar Setara Dengan DPR-RI

“Keputusan yang diambil dari FGD dengan para cendekiawan ICMI, yang mewakili para cendekiawan dan masyarakat untuk ditindaklanjuti dan direalisasikan,”
“Kepada Bapak Presiden (Joko Widodo) dimohon supaya DPD diajak kerjasama jangan hanya didiamkan,” kata Oni.

Agar diketahui pada kegiatan itu Ketua ICMI Orwil Jabar Prof Moh. Najib, sebagai penyelenggara hadir dan memberi sambutan. Begitu pun dengan pimpinan kelompok DPD di MPR Dr Instisiawati Ayus. Diikuti oleh praktisi, pemerhati hukum dan politik, dosen, peneliti bidang hukum dan politik, tokoh masyarakat serta mahasiswa pasca sarjana fakultas hukum dan fakultas  ilmu sosial dan ilmu politik.

(Sumber : majalahsora.com, Kota Bandung)

WIBEST 2021 Universitas Widyatama Menjadi Salah Satu Platform Penelitian Bermutu Dan Bermanfaat Untuk Masyarakat
UTama Kampus Berbasis Riset Menduduki Ranking ke-55 Perguruan Tinggi Ternama Nasional